Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jambi menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel.
Kebijakan itu dinilai dapat memulihkan sektor perhotelan dan restoran yang sempat terguncang akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan pada semester pertama tahun 2025, kata Ketua PHRI Jambi Yudhi Irwanda Gani di Kota Jambi, Minggu.
"Kita sambut baik rencana itu, semoga pemerintah daerah bisa membuka anggaran APBD untuk melaksanakan acara di hotel. Apalagi hotel di Jambi selama ini bertumpu pada kegiatan pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, kebijakan larangan yang diterapkan pemerintah pada semester pertama pada 2025 membuat guncangan hebat bagi industri perhotelan di Provinsi Jambi.
Rata-rata terjadi penurunan pendapatan hingga 40 persen dibandingkan semester yang sama di tahun 2024.
Industri perhotelan Jambi hampir 60 persen bergantung pada kegiatan pemerintah, mengingat daerah ini bukan daerah tujuan wisata. Artinya untuk isian kamar tidak bisa diharapkan dari kunjungan tamu dari luar daerah maupun masyarakat lokal.
Yudhi menjelaskan, pihak PHRI sudah berupaya menjemput bola dengan mendatangi Dinas-dinas di pemerintahan, umumnya mereka mengaku anggaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan di hotel dan restoran dialihkan ke kegiatan lain.
PHRI dalam waktu dekat berencana mendatangi Gubernur Al Haris untuk memperjuangkan perkembangan industri akomodasi di Provinsi Jambi. Saat ini manajemen perhotelan hanya bisa bertahan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan harapan kebijakan tersebut tidak berlaku lama.
"Kita lihat komitmen pemerintah, semoga di semester II kebijakan tersebut sudah bisa berjalan. Pengurus PHRI dalam waktu dekat akan membuat jadwal pertemuan dengan Gubernur Al Haris," katanya.
Sementara itu, Ivan Bakara General Manager salah satu hotel bintang empat di Kota Jambi menyambut baik rencana yang digulirkan oleh Mendagri itu. Menurutnya efisiensi yang membatasi kegiatan pertemuan di hotel memiliki dampak terhadap penurunan pendapatan.
"Tentu turun, terutama di sektor sewa ruangan rapat. Untuk hunian kamar masih normal ya, karena masih ada pesanan kamar dari pihak perusahaan, untuk instansi pemerintah masih ada khususnya para pejabat level kepala daerah dan pejabat-pejabat dari kementerian yang menginap," katanya.
Ivan menambahkan, efisiensi mengharuskan manajemen hotel mengurangi jam kerja karyawan termasuk mengurangi jumlah pasokan kebutuhan seperti tisu dan makanan dari pelaku usaha.
"Kami sambut baik rencana pemerintah melaksanakan kegiatan kembali di hotel, tentunya berpengaruh bagi ekosistem perekonomian Jambi," harap Ivan.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2025